Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

 

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 32/2014”), PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tamara Center, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.24, Jakarta 12190 (“Perseroan”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a.    Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 13 Desember 2017 dan tempat pelaksanaannya di Mercantile Athletic Club, Lantai 18, Gedung World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920

Waktu Pelaksanaan:

Rabu, pukul 09.45 s.d. 10.05 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara RUPS:

1.  Permohonan persetujuan atas rencana Perseroan menghapuskan pencatatan semua sahamnya di Bursa Efek Indonesia (Delisting), termasuk persetujuan untuk penunjukkan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen.

2.  Permohonan persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Delisting.

3.  Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan Delisting.

b.    Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi:

-Presiden Direktur        :    Jun Kuroda

-Director                        :    Adeel Akhlaq Hassan

-Director                        :    Masashi Nakaura

Dewan Komisaris:

-Komisaris Independen:    Agus Soewandono

 

c.    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 10.240.000

Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili adalah 767.294 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat) saham Seri A dan 9.268.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu) saham Seri B atau semuanya 10.035.294 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat) saham atau 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

 

d.    Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e.    Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat pada semua mata acara Rapat.

 

f.     Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah oleh Rapat tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat).

 

g.    Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Tidak dilakukan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan, karena semua usulan keputusan disetujui secara bulat.

 

h.    Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama:

1.  Dengan tidak mengurangi persetujuan PT. Bursa Efek Indonesia, memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapuskan pencatatan semua sahamnya dari daftar efek yang tercatat di PT. Bursa Efek Indonesia.

2.  Menyetujui:

(a)   penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Setiady& Rekan (KJPP ASR) sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian terhadap saham Seri A yang dimiliki oleh pemegang saham publik Perseroan,

(b)   Laporan Penilaian KJPP ASR yang tertuang dalam File No. KJPP ASR-2017-049-A tanggal 16 Oktober 2017 (“Laporan Penilaian KJPP ASR”); dan

(c)   nilai pasar wajar setiap saham Seri A yang dimiliki oleh pemegang saham publik berdasarkan Laporan Penilaian KJPP ASR tersebut, yakni Rp166.249,00 (seratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah).

3.    Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan pencatatan semua sahamnya dari daftar efek yang tercatat di PT. Bursa Efek Indonesia.

Mata Acara Kedua:

1.    a.    Menyetujui Perseroan untuk membeli kembali setiap saham Seri A Perseroan dari pemegang saham publik yang ingin menjual sahamnya dengan harga Rp440.138,00 (empat ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham;

       b.    menegaskan bahwa pembelian kembali saham tersebut merupakan bagian dari prosedur penghapusan pencatatan saham Perseroan dari daftar Efek yang tercatat di PT. Bursa Efek Indonesia; dan

       c.    memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembayaran dan pencatatan atas saham yang dibeli kembali tersebut.

2.    Menetapkan bahwa periode pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas adalah 5 hari kerja, yakni sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017.

3.    Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan prosedur pembelian kembali saham dan jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

1.    Dengan tidak mengurangi penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham), menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan bahan yang telah dibagikan kepada para hadirin sebelum memasuki ruangan Rapat; dan

2.    Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam angka 1 di atas, membuat perubahan dan penambahan yang dipandang perlu oleh Direksi, dan menyatakan kembali semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di hadapan notaris, dan melakukan semua tindakan yang disyaratkan untuk pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menkumham dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan terkait, serta membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a)   kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkannya kepada orang lain;

(b)   kuasa ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat; dan

(c)   Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. 

Demikian Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

 

Jakarta, 15 Desember 2017

Direksi Perseroan