Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

 

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 32/2014”), PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tamara Center, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.24, Jakarta 12190 (“Perseroan”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti RUPST dan RUPSLB Perseroan.

Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a.    Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 22 Mei 2019 dan tempat pelaksanaannya di Mercantile Athletic Club, Lantai 18, Gedung World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920

Waktu Pelaksanaan:

Rabu,   RUPST     :    pukul 09.15 s.d. 09.58 Waktu Indonesia Barat.

            RUPSLB   :    pukul 09.58 s.d. 10.10 Waktu Indonesia Barat

Mata acara RUPST:

1.  Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2.  Penetapan penggunaan laba Perseroan.

3.  Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

4.  Pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPSLB:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

b.    Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi:

- Direktur                    :    Masashi Nakaura

- Direktur Independen :    Budhy Herwindo

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen:  Agus Soewandono

c.    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 10.177.790

Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 765.401 (tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus satu) saham Seri A dan 9.268.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu) saham Seri B atau semuanya 10.033.401 (sepuluh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus satu) saham atau 98,58% (sembilan puluh delapan koma lima delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 765.601 (tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus satu) saham Seri A dan 9.268.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu) saham Seri B atau semuanya 10.033.601 (sepuluh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus satu) saham atau 98,58% (sembilan puluh delapan koma lima delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

d.    Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e.    Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat pada semua mata acara Rapat.

f.     Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Usulan keputusan untuk mata acara pertama, kedua dan ketiga RUPST disetujui secara sah oleh RUPST tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat), sedangkan untuk mata acara keempat RUPST disetujui melalui pemungutan suara secara tertutup dengan hasil pemugutan suara sebagaimana dijelaskan dalam butir g di bawah ini. Usulan keputusan untuk mata acara RUPSLB disetujui secara sah tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat).

 

g.    Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup untuk mata acara keempat RUPST, semua pemegang saham setuju untuk usulan keputusan mata acara keempat RUPST.

 

h.    Keputusan Rapat

RUPST

Mata Acara Pertama:

1.    Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (“Laporan Tahunan Perseroan 2018”) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (“Laporan Keuangan Perseroan 2018”) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2018.

2.    Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2018 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2018 yang disahkan.

Mata Acara Kedua:

1.    Menyisihkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dana cadangan sesuai ayat 25.1 Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut “Dana Cadangan”).

2.    Menyatakan dan membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp193.378.010.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sepuluh ribu Rupiah) (“Dividen”) kepada para pemegang atau pemilik 909.790 saham seri A dan 9.268.000 saham seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2019 (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Yang Berhak”).

-Pembayaran Dividen tersebut akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.

b.    Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan paling lambat pada tanggal 21 Juni 2019, yang dapat diuangkan di seluruh kantor Citibank N.A., cabang Indonesia.

c.    Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

d.    Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang berkewarganegaraan asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

i)   pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT. Bima RegistraSatrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950 (“BAE Perseroan”); dan

ii)  pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan,

-selambatnya pada tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Perusahaan Masuk Bursa di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56 Jakarta Selatan, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

e.    Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 21 Juni 2019.

3.    Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pembagian dividen tersebut.

Mata Acara Ketiga:

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam Rapat yang disebabkan oleh perubahan pada akuntan publik karena alasan yang tak terduga, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1.    menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan

2.    menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

Mata Acara Keempat:

1.    a.  Mengangkat kembali:

-    Adeel Akhlaq Hassan sebagai Direktur Perseroan; dan

-    Naoaki Sugano sebagai Komisaris Perseroan,

b.  Mengangkat:

-    Pervaiz Ahmed sebagai Presiden Direktur Perseroan;

-    Kenichi Yamaguchi sebagai Direktur Perseroan;

-    Sonny Adi Nugroho sebagai Direktur Perseroan;

-    Takeshi Ishiguro sebagai Presiden Komisaris Perseroan; dan

-    Adji Baroto sebagai Komisaris Independen Perseroan,

-semuanya untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya RUPST.

2.    Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk dapat memberhentikan masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur        :    Pervaiz Ahmed;

- Direktur                       :    Kenichi Yamaguchi;

- Direktur                       :    Adeel Akhlaq Hassan; dan

- Direktur                       :    Sonny Adi Nugroho.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris      :    Takeshi Ishiguro;

- Komisaris                    :    Naoaki Sugano; dan

- Komisaris Independen :    Adji Baroto.

3.    Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

4.    Menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan menerima gaji dan tunjangan hanya Komisaris Independen, yakni sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) bersih per tahun, efektif sejak tanggal 22 Mei 2019.

5.    Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil pada mata acara keempat RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

RUPSLB

1.    Dengan tidak mengurangi persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”), menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

3.1.    Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri.

3.2.    Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan    kegiatan usaha sebagai berikut:

a.  pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, patch dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu di bidang kedokteran, bahan-bahan kimia, bahan kimia kedokteran, kosmetika, permen, makanan dan minuman dan produk-produk lainnya, terutama yang lisensinya berasal dari “Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.” dan perusahaan-perusahaan afiliasinya dan/atau yang produksi, pabrikan, pengembangan, pendaftaran dan/atau prosesnya dilakukan berdasarkan perjanjian bantuan jasa (support services agreements) yang diberikan oleh “Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.” dan perusahaan perusahaan afiliasinya;

b. memproduksi bahan-bahan kimia yang dipergunakan di bidang pertanian dan kesehatan masyarakat dan untuk hewan dan juga dipergunakan di rumah tangga, terutama yang lisensinya berasal dari “Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.” dan  perusahaan-perusahaan afiliasinya dan/atau yang produksi, pabrikan, pengembangan, pendaftaran dan/atau prosesnya dilakukan berdasarkan perjanjian bantuan jasa (support services agreements) yang diberikan oleh “Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.” dan perusahaan perusahaan afiliasinya; dan

c. menjalankan perdagangan domestik dan internasional atas produk produk tersebut di atas.  

2.    Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil pada RUPSLB di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan pada RUPSLB, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.  Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;

2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan

3.  RUPSLB setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

 

i.     Pelaksanaan pembayaran dividen tunai

Pembayaran dividen tunai sebagaimana diputuskan dalam mata acara kedua RUPST kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima dividen tunai tersebut yakni para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2019, akan dilakukan paling lambat tanggal 21 Juni 2019.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 29 Maret 2019.

 

Jakarta, 24 Mei 2019

Direksi Perseroan